Konflik Memuncak, Kuasa Hukum Jero Kepisah Tantang LP-KPK yang Disebut Tak Berwenang

DENPASAR – Situasi sengketa tanah di Jalan Batas Dukuh Sari, Sesetan, Denpasar Selatan, semakin panas. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) menjadi sorotan usai memasang plang penyegelan di atas tanah yang diklaim sebagai milik ahli waris keluarga Jero Kepisah. 

Langkah tersebut memicu kemarahan kuasa hukum Jero Kepisah, I Wayan "Dobrak" Sutita, SH., yang menilai tindakan itu sebagai pelanggaran hukum.

Baca juga: Heru Widodo: Berbatasan Langsung dengan Negara Lain, Batam Perlu Pengamanan Ekstra

Dobrak Serang Balik: LP-KPK Dituding Bodong

Wayan Dobrak, yang dikenal vokal, langsung menuding LP-KPK sebagai LSM tak berizin alias bodong. Ia menegaskan bahwa pemasangan plang oleh LP-KPK tidak memiliki dasar hukum yang jelas, mengingat lembaga tersebut bukan bagian dari aparat penegak hukum atau institusi negara yang memiliki otoritas atas tanah sengketa.

Baca juga: LaNyalla Ingatkan Tugas Suci Mahkamah Konstitusi

"Ini tindakan pidana. Masuk tanpa hak ke tanah orang adalah pelanggaran hukum. Saya akan laporkan mereka ke aparat, " tegas Dobrak pada Selasa, 19 November 2024. 

Ia juga menegaskan bahwa tanah seluas 48 are tersebut merupakan milik keluarga Jero Kepisah secara turun-temurun, lengkap dengan dokumen pendukung sejak era Kerajaan hingga bukti pembayaran pajak.

Baca juga: Konferensi Pers, Polresta Denpasar Amankan Pengguna Kendaraan yang Tidak Tertib Aturan

LP-KPK Layangkan Somasi, Dobrak Tak Gentar

Menanggapi somasi dari LP-KPK yang diterima pada Senin, 25 November 2024, Wayan Dobrak menegaskan bahwa ia tidak akan mundur. Sebagai kuasa hukum keluarga Jero Kepisah, ia bersumpah untuk melawan apa yang disebutnya sebagai "sindikat Mafia Tanah".

Baca juga: Perkumpulan Jurnalis Terate Indonesia Resmi Daftarkan Diri Ke Kementerian Hukum dan HAM RI

"Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang! Kita akan ladeni mereka sampai tuntas. Kebenaran pasti akan menemukan jalannya, " ujarnya penuh keyakinan.

Kesbangpol: LP-KPK Tak Punya Kewenangan

Baca juga: JAM-Pidum Setujui 3 Pengajuan Restorative Justice

Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bali, Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si., mengonfirmasi bahwa LP-KPK memang terdaftar di Kesbangpol, Kemenkum HAM RI, dan Kemendagri. 

Namun, ia menegaskan bahwa LSM tersebut tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyegelan atau tindakan sejenis.

"Ini adalah bentuk arogansi LSM. Hanya aparat penegak hukum yang berhak melakukan tindakan seperti itu, " ujar Wiryanata, Senin, 25 November 2024.

LP-KPK Bela Diri

Baca juga: Pratama Persadha: Hari Kelahiran Pancasila 22, UU PDP dan UU KKS Belum Juga Terlahir

Sekretaris LP-KPK Komda Bali, Alberto Da Costa, membantah tudingan bahwa mereka adalah LSM bodong. Ia menyatakan bahwa pemasangan plang dilakukan atas permintaan Anak Agung Ngurah Eka Wijaya, pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah.

"Kami hanya memberikan pengawalan kepada masyarakat yang melapor kepada kami. Dasar yang dimiliki pelapor sudah cukup kuat menurut kami, " ungkap Alberto.

Pertempuran Belum Usai

Perseteruan ini diprediksi akan berlanjut ke meja hijau. Di tengah polemik, langkah LP-KPK dan perlawanan keras dari Wayan Dobrak menjadi perhatian publik, mencerminkan kompleksitas sengketa tanah yang semakin sering terjadi di Bali.

Apakah ini hanya soal sengketa tanah, atau ada kepentingan lebih besar yang bermain di balik layar? Waktu yang akan menjawab. (Ray)

Baca juga: Adang Daradjatun Usulkan Masalah Proses Eksekusi Perdata Ditarik ke Pusat